Foto Ilustrasi sumber: www.perbarindo.or.id

Penurunan Jumlah Bank Perekonomian Rakyat Terjadi Akibat Pencabutan Izin dan Bangkrut

Jakarta, CNBC Indonesia - Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia telah signifikan berkurang. Hingga bulan September 2023, tercatat ada 95 BPR yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan demikian, jumlah BPR di Indonesia pada bulan Desember 2020 mencapai 1.506, sementara pada bulan September 2023 hanya tersisa 1.411 BPR. Penurunan jumlah ini sebagian besar disebabkan oleh pencabutan izin dan kebangkrutan.

Pencabutan Izin dan Keuangan yang Tidak Sehat Menyebabkan Penurunan Jumlah BPR

Berdasarkan pengumuman OJK, hingga bulan Desember 2023 terdapat 4 BPR yang telah dicabut izinnya. Keempat bank ini diketahui memiliki tata kelola buruk yang berdampak pada kondisi keuangan yang tidak sehat. Meskipun demikian, Ketua Umum Persatuan BPR Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menyatakan bahwa penurunan jumlah BPR ini sebagian besar disebabkan oleh konsolidasi dan akuisisi, dan belum signifikan jika dibandingkan dengan total industri BPR. Menurutnya, kepercayaan terhadap BPR tetap tumbuh, hal ini terlihat dari rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) yang semakin longgar. Saat ini, LDR BPR dan BPRS berada pada posisi 95%, lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yang melebihi 100%. Tedy mengatakan bahwa tingginya LDR ini terutama disebabkan oleh BPRS yang masih tergolong baru. Sementara itu, LDR BPR saat ini berada pada posisi 76%. Persaingan di industri BPR juga masih terbilang sehat karena setiap bank memiliki keunikan pasar yang berbeda.

Data OJK Mengindikasikan Kenaikan Kredit BPR Namun Merosotnya Laba Tahun Berjalan

Berdasarkan data OJK, kredit BPR mengalami kenaikan sebesar 9,5% YoY menjadi Rp137,97 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,6% YoY menjadi Rp134,67 triliun. Namun, laba tahun berjalan BPR mengalami penurunan sebesar 18,9% YoY menjadi Rp1,9 triliun pada periode yang sama. Meskipun demikian, Tedy menyatakan bahwa angka fraud di BPR masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan industri perbankan.

Video Terkait: