Foto Ilustrasi sumber: www.ngopibareng.id

Pembangunan Rumah Pribadi nan Megah

Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) dikenal akan bencana alam yang sering melanda setiap musim hujan, seperti banjir bandang dan lainnya. Namun, di tengah bencana tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Nazmi Desky, telah membangun sebuah rumah pribadi yang layak disebut seperti istana di Komplek Perumahan Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan. Rumah yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 3 miliar ini tengah dalam proses pembangunan dan telah mencapai tahap 70%. Keraguan pun muncul dari masyarakat, apakah seorang pejabat daerah seharusnya membangun rumah yang begitu megah, terutama ketika tidak adanya tindak kejahatan yang merugikan negara secara signifikan.

Kekhawatiran akan Potensi KKN

Banyak kalangan di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk pembangunan rumah pribadi yang begitu megah ini. Apakah ada potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di dalam jabatannya? Sebelum menjabat sebagai Kepala BPBD, Nazmi Desky tinggal dalam sebuah rumah yang sederhana. Terlepas dari jabatannya, Nazmi bukanlah seorang pengusaha. Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Aceh Tenggara (GEPMAT), Faisal Kadri Dube, menanyakan apakah pantas bagi seorang Kepala BPBD untuk membangun sebuah rumah pribadi yang seindah istana, terlebih jika dana sebesar Rp 3 miliar lebih terkuras untuk hal tersebut.

Transparansi dan Pertanggungjawaban

Rumah pribadi yang megah ini menuai perhatian publik di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam konteks ini, penting bagi Nazmi Desky dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terkait sumber dana pembangunan rumah tersebut. Keterbukaan dan pertanggungjawaban adalah hal yang sangat diperlukan dalam menghindari spekulasi dan keraguan dari masyarakat. Dalam posisi seorang pejabat tingkat daerah, menjaga integritas dan memastikan adanya transparansi akan membantu membangun kepercayaan publik dan menghindari dugaan KKN yang merugikan negara. Semoga langkah-langkah yang bijaksana diambil untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap lembaga BPBD serta pribadi kepala BPBD tersebut.

Video Terkait: