Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disebut-sebut mencapai Rp71,3 triliun, jumlah yang paling mahal sepanjang sejarah Indonesia. Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai anggaran tersebut perlu diinvestigasi atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ilustrasi: www.posbali.net

Lucius menyarankan agar Komisi II DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bernilai fantastis tersebut. Ia berpendapat bahwa fungsi pengawasan Komisi II DPR harus dijalankan dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum tahun ini. Tujuannya adalah untuk melihat apakah anggaran tersebut tepat sasaran atau justru terjadi penyimpangan.

Menurut Lucius, meskipun Komisi II, KPU, dan Bawaslu rutin melakukan rapat kerja, mereka cenderung hanya membahas kebijakan atau aturan terkait Pemilu. Pembahasan mengenai alokasi anggaran minim. Oleh karena itu, Lucius menyarankan agar Komisi II memanggil penyelenggara pemilu agar pada masa sidang berikutnya pembahasan anggaran dapat segera dilakukan.

Ilustrasi: metropublik.com

Lucius berharap bahwa Komisi II DPR akan memanggil KPU dan Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung sejak 14 Februari. Selain itu, ia juga mendorong dilakukannya pengecekan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diharapkan dilakukan untuk memastikan pertanggungjawaban anggaran tersebut.