Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengungkapkan alasan di balik penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta. Menurutnya, usulan ini diajukan setelah Pemilu 2024 karena khawatir akan dampaknya pada daftar pemilih tetap (DPT) saat Pemilu tahun ini. Mujiyono menyampaikan hal ini saat dihubungi pada Senin (26/2).

Mujiyono menyebut banyak RT/RW yang tidak bertanggungjawab terhadap warganya sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika seorang warga sudah tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut, tetapi RT/RW tidak mengetahui keberadaannya. Ketika warga tersebut datang untuk mencoblos saat Pemilu, RT/RW merasa keberatan dengan hal ini.

Mujiyono juga menyebut bahwa para lurah merasa takut untuk memverifikasi data kependudukan yang akan dinonaktifkan, meskipun Pemprov DKI Jakarta telah meminta mereka melakukannya. Mereka takut bahwa penonaktifan NIK seseorang memiliki risiko yang berbahaya, seperti ketidakbisaan penggunaan NIK dalam urusan perbankan atau penggunaan KTP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan dilakukan secara bertahap setelah Pemilu 2024. Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta saat Dinas Dukcapil melakukan sosialisasi pada tahun 2023.