Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga menyorot soal penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas (BBN 2). Penghapusan BBN 2 disebut Agus juga turut membuat pemilik kendaraan tertib, di samping itu juga bisa meningkatkan pendapatan daerah.

"Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat di antaranya dari sisi Pemda bisa mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan pendapatan, memperbaiki data, penghapusan BBN 2 oleh kepala daerah agar tertib data, kemudian pendapatan juga meningkat," tutur Agus.

Ilustrasi: www.undercoverchannel.com

Bukan rahasia lagi, keberadaan pajak progresif dan BBN 2 ini kerap dikeluhkan para pemilik kendaraan. Apalagi untuk mereka yang memiliki kendaraan lebih dari satu. Maklum, pajak kendaraannya akan lebih tinggi dan harus merogoh kocek lebih dalam. Alhasil banyak yang mengakali pajak kendaraan itu menggunakan nama orang lain atau atas nama perusahaan.

Terkait hal itu, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus pernah mengatakan penghapusan pajak progresif kendaraan lebih baik diterapkan ketimbang melakukan pemutihan denda pajak.

"Makanya kita mengharapkan progresif, sudahlah dihilangkan saja supaya valid, tinggal datanya valid single data terjadi datanya Dispenda, Jasa Raharja, Polisi semuanya sama jelas ya ini yang kita harapkan. Makanya kami Ingatkan udahlah nggak usah pakai pemutihan itu bukan hal yang bagus," kata Yusri pada Maret 2023.